Industri spa dan wellness global terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Seiring dengan itu, kebutuhan akan tenaga spa profesional yang kompeten dan siap kerja pun semakin meningkat. Menjawab tantangan tersebut, Putri Kedaton Group kembali mendapat perhatian, kali ini dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
Pada Senin, 12 Januari 2026, Wakil Menteri P2MI Christina Aryani melakukan kunjungan langsung ke Putri Kedaton Group di Yogyakarta. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara dekat kesiapan Putri Kedaton sebagai lembaga pelatihan spa yang dinilai memiliki ekosistem terintegrasi dalam menyiapkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sektor spa dan wellness agar mampu bersaing di pasar internasional.
Menjawab Tantangan Penempatan Pekerja Migran
Selama ini, penempatan pekerja migran kerap menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri, minimnya pengalaman kerja, hingga risiko eksploitasi akibat terputusnya hubungan antara lembaga pelatihan dan dunia kerja.
Dalam peninjauan tersebut, Christina Aryani menekankan pentingnya peran lembaga pelatihan kerja (LPK) yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan kerja berbasis industri. Menurutnya, standar global industri wellness saat ini tidak bisa dilepaskan dari aspek profesionalisme, etika kerja, serta nilai keberlanjutan.
“Ke depan, yang menjadi pintu masuk penempatan adalah lembaga pelatihannya. Kami ingin melihat bagaimana LPK bekerja, berapa kapasitas pelatihannya, dan seperti apa profil lulusannya. Karena tugas kami adalah memastikan calon pekerja migran benar-benar siap ditempatkan,” ungkap Christina.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi data menjadi syarat utama bagi lembaga yang ingin bermitra dengan pemerintah. Mulai dari durasi pelatihan, biaya, sertifikasi, hingga pengalaman alumni harus terdokumentasi dengan jelas, mengingat banyak negara tujuan mensyaratkan pengalaman kerja bagi tenaga spa asing.
Wellness Eco Spa: Lebih dari Sekadar Layanan Spa
Direktur PT Putri Kedaton Group, Dr. Lastiani Warih Wulandari, S.E., M.M., menjelaskan bahwa keunggulan Putri Kedaton terletak pada konsep wellness eco spa yang dikembangkan secara konsisten. Konsep ini memandang spa sebagai bagian dari pendekatan kesehatan holistik, yang menyatu dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
“Bagi kami, spa bukan hanya soal perawatan tubuh. Produk-produk yang digunakan juga memiliki cerita dan nilai. Banyak bahan perawatan berasal dari UMKM dan desa wisata binaan, seperti lulur kopi dan cokelat, di mana bahan bakunya kami kembangkan langsung bersama masyarakat,” jelas Wulan.
Pendekatan ini tidak hanya memperkuat identitas Putri Kedaton, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas lokal.
Ekosistem Terintegrasi untuk CPMI yang Siap Kerja
Putri Kedaton membangun ekosistem yang lengkap dan saling terhubung. Mulai dari industri spa yang telah tersertifikasi, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi BNSP melalui LSP PARSI, hingga fasilitas pemagangan yang memungkinkan calon pekerja migran memperoleh pengalaman kerja sebelum berangkat ke luar negeri.
“Ekosistem ini kami rancang agar lulusan tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memahami standar wellness internasional, etika profesi, dan memiliki kesiapan mental. Kami ingin mereka berangkat sebagai tenaga profesional, bukan sekadar pencari kerja,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan pekerja migran, Putri Kedaton juga melengkapi proses pelatihan dengan asesmen psikologi dan layanan konseling. Pendekatan ini membantu memastikan kesiapan mental CPMI sekaligus meminimalkan risiko permasalahan saat bekerja di luar negeri.
Menuju Model Nasional Penyiapan Tenaga Spa
Dengan pendekatan berbasis industri, keberlanjutan, dan kearifan lokal, Putri Kedaton dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi model penyiapan tenaga spa dan wellness Indonesia yang berdaya saing global. Kunjungan Wakil Menteri P2MI ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pelatihan dalam menciptakan sistem penempatan pekerja migran yang lebih aman, profesional, dan berkelanjutan.